my KUTAI TIMUR

Home » Hukum » Mantan Dirut PT Kutim Energi Masuk DPO Kejagung

Mantan Dirut PT Kutim Energi Masuk DPO Kejagung

kajari[Sangatta]: Mantan Dirut PT Kutai Timur Energi (KTE) Kaltim, Anung Nugroho, yang saat ini dalam status terpidana dalam kasus penjualan sahan divestasi PT Kaltim Prima Coal (KPC) senilai 63 juta dollar AS atau setara Rp 576 miliar, sejak 3 April 2013 resmi masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) pihak Kejaksaan Agung RI.

“Sesuai batas terakhir pemanggilan terhadap terpidana pada 3 April 2013, dan ternyata Anung Nugroho tidak hadir, maka otomatis terpidana masuk dalam DPO Kejaksaan,” kata Kajari Sangatta Didik Farkhan di Sangatta, Rabu (10/4). Ia menambahkan, jika aparat kejaksaan mengetahui keberadaannya di manapun, terpidana akan langsung ditangkap.

Sementara itu Kasintel Kejari Sangatta, Dody Emil Gozali, menjelaskan, Anung Nugroho dinyatakan bersalah oleh majelis hakim kasasi Mahkamah Agung (MA) yang diketuai Djoko Sarwoko, dengan empat hakim anggota Krisna Harahap, MS Lumme, Abdul Latif dan Sri Murwahyuni. Keputusan sidang kasasi MA ditetapkan pada November 2012 lalu.

Dalam putusan kasasi itu, terpidana yang di tingkat banding dihukum enam tahun penjara, oleh hukumannya diperberat menjadi 15 tahun penjara. Terpidana juga diwajibkan membayar denda Rp 1 miliar subsidair delapan bulan kurungan, serta diharuskan membayar uang pengganti sebesar Rp 800 juta.

Satu terpidana lain dalam kasus yang sama, yaitu Apidian Triwahyudi, menurut Didik Farkhan, saat ini belum bisa dieksekusi karena sedang menjalani pengobatan, sehingga pihaknya memberikan waktu tambahan selama dua minggu sebelum dieksekusi. Ia menambahkan bahwa pengacara Apidian telah berjanji akan mengantar terpidana ke kantor Kejari Sangatta pada pekan ketiga April 2013.

Dalam putusan kasus kitu, majelis hakim menyatakan aset Pemda Kutai Timur sebesar Rp 576 miliar disita, setara dengan nilai saham yang diselewengkan terdakwa Anung Nugroho dan Apidian Triwahyudi. Perbuatan keduanya mengakibatkan hilangnya hak Pemkab Kutim untuk membeli saham PT KPC yang memperoleh konsesiĀ  pertambangan di Kutim.

Sebelumnya Anung Nugroho dan Apidian berdalih bahwa Pemkab Kutai Timur tidak mampu menyediakan dana untuk menguasai 55.800 lembar saham senilai Rp 576 miliar, sehingga keduanyapun mengalihkan atau menjual hak pembelian saham kepada kepada PT KTE. Langkah itu menyebabkan kerugian negara, apalagi sebagian hasilnya digunakan untuk memperkaya diri sendiri.

Berdasarkan perjanjian, saham lima persen yang semula milik PT KTE berpindah tangan menjadi milik Pemkab Kutim. Atas persetujuan Pemkab dan DPRD Kutim, PT KTE menjual saham lima persen PT KPC senilai Rp 576 miliar itu kepada PT Kutai Timur Sejahtera (KTS), sebuah perusahaan milik Pemkab Kutim. Namun hasil penjualan saham itu tidak disetorkan ke kas Pemkab Kutim, sehingga negara dirugikan sebesar Rp 576 miliar atau setara 63 juta dollar AS. [as]


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Enter your email address to follow this blog and receive notifications of new posts by email.

Just To Inform

085883568081
05.00 pm
April 2013
M T W T F S S
« Mar    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  
%d bloggers like this: